Kegiatan DPD di Propinsi Sumatra Barat

LAPORAN KEGIATAN DI DAERAH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT
-------------------------
 
 
I.        PENDAHULUAN
           
Assalamu’alaikum Wr, Wb.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Yang Kami Hormati ;
Saudara Pimpinan DPD RI
Saudara-Saudara Pimpinan Alat Kelengkapan, Kepanitiaan serta Saudara Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI
Yang Kami Banggakan Seluruh Anggota DPD RI
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.
 
Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan anugerahNya kepada kita semua hingga hari ini.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik di awal sidang paripurna ini ijinkan kami terlebih dahulu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1431 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga semangat berkurban senantiasa mengiringi setiap pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan kita baik di pusat maupun di daerah.
 
Kami juga ingin mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala dan mengirimkan doa bagi saudara-saudara kita yang baru saja tertimpa musibah bencana alam baik yang di Mentawai, Merapi maupun di daerah-daerah lainnya di tanah air. Semoga mereka selalu diberikan ketabahan dan kekuatan untuk segera bangkit dari kondisi keterpurukan akibat bencana.
 
Pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Anggota DPD RI di daerah pemilihan Sumatera Barat dari tanggal 27 Oktober hingga 21 November 2010 kali ini disamping diwarnai oleh musibah gempa dan tsunami di Mentawai juga beririsan dengan pelaksanaan tugas-tugas di alat kelengkapan seperti pengawan haji ke tanah suci dan kunjungan kerja alat kelengkapan lainnya.
 
Disamping melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan melalui pertemuan dengan konstituen, Anggota DPD RI Sumbar juga melaksanakan serangkaian Rapat Kerja Daerah baik di beberapa Kabupaten/Kota yang diarahkan pada beberapa agenda prioritas seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, pendidikan, agama, kesehatan dan pemberdayaan perempuan.
 
Secara khusus dalam reses kali ini kami juga melaksanakan Talkshow bersama Gubernur Sumbar dan Rektor Universitas Andalas Padang dengan tema ”Peran DPD RI dalam Percepatan Pembangunan Daerah”. Kemudian melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Ketetapan MPR RI serta Sosialisasi Kegiatan Anggota DPD RI dalam Pencapaian Target Millennium Development Goals (MDGs) di Sumatera Barat.
 
 
Saudara Pimpinan dan Anggota DPD RI serta Hadirin yang Kami Hormati,
 
Secara rinci dapat kami sampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan di daerah sebagai berikut:
  1. Mendirikan Posko DPD RI Peduli Mentawai, menurunkan Tim Relawan Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta mendistribusikan bantuan untuk korban di Mentawai.
  2. Rapat Kerja Daerah dengan Bupati, Ketua DPRD, Unsur Muspida, Kepala SKPD dan Jajaran, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka penyerapan aspirasi dan sosialisasi kegiatan Anggota DPD RI.
  3. Rapat Kerja Daerah dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar dan jajarannya dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi keuangan di Sumbar.
  4. Rapat Kerja Daerah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar dan jajarannya tentang pembangunan hukum di Sumbar.
  5. Rapat Kerja Daerah dengan Pimpinan DPRD Kota Padang, Sekretaris Dewa dan jajarannya dalam rangka penyerapan aspirasi terkini terkait pembangunan Padang pasca gempa.
  6. Rapat Kerja Daerah dengan Rektor, Dekan dan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang dalam rangka penyerapan dan tindaklanjut aspirasi tentang pendidikan tinggi swasta, otonomi daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan daerah di Sumbar.
  7. Pengawasan pelaksanaan haji Kloter XIII Tahun 2010 di Embarkasi Tabing Padang.
  8. Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Ketetapan MPR RI.
  9. Talkshow bersama Gubernur Sumbar dan Rektor Universitas Andalas Padang dengan tema ”Peran DPD RI dalam Percepatan Pembangunan Daerah”.
  10. Sosialisasi Kegiatan Anggota DPD RI dalam Pencapaian Target Millennium Development Goals (MDGs) di Sumatera Barat dengan tema Pencapaian Pendidikan untuk Semua dan Pengentasan Kemiskinan.
  11. Pembekalan tanggap bencana bagi siswa sekolah dasar dan anak usia dini di Kota Padang.
  12. Pertemuan dengan konstituen dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan bidang tugas DPD RI (daftar terlampir).
 
II.            PERMASALAHAN
 
Saudara Pimpinan dan Anggota DPD RI serta Hadirin yang Kami Hormati
 
Selanjutnya kami sampaikan berbagai permasalahan dan aspirasi yang berhasil kami himpun selama kegiatan di daerah Sumatera Barat dari tanggal 27 Oktober hingga 21 November 2010 dengan uraian sebagai berikut:
 
A.     Gempa dan Tsunami di Mentawai
Gempa Bumi 7.2 SR dan Tsunami di Mentawai terjadi hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pukul 21.42 WIB. Pusat gempa 78 Km Barat Daya Pagai Selatan Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa susulan juga terus terjadi hingga lebih dari 21 kali dengan kekuatan diatas 5.0 SR.
Data korban per 22 Novembaer 2010 (Sumber: BPBD Sumbar, 2010)
 
 

 

 
Saat ini Mentawai masih dalam masa tanggap darurat dan recovery hingga tanggal 25 November 2010 mendatang. Menyikapai hal ini, DPD RI langsung membuka Posko DPD RI Peduli bekerjasama dengan PW Muhammadiyah Sumbar, PT. Telkom, Garuda Indonesia, dan PT. Semen Padang. Posko DPD RI Peduli Mentawai berada di Jln. Bundo Kanduang No. 1 Lantai 1 Masjid Taqwa Muhammadiyah dan di Jln. Veteran No. 12 Padang serta Posko Lapangan di Sipora dan Pagai Utara.
 
DPD RI Peduli Mentawai telah menghimpun bantuan dari berbagai pihak (daftar bantuan terlampir) dan telah menurunkan Tim Relawan sebanyak Tiga Tahap hingga hari ini. Tim terdiri dari dokter, tenaga medis, dan tenaga lapangan. Tim ini bertugas membantu proses evakuasi dan mendistribusikan bantuan obat-obatan, makanan dan keperluan harian lainnya kepada masyarakat Mentawai.
 
 
B.   Revisi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
 
1.       Universitas Ekasakti melalui Rektor, Prof. Andi Mustari Pide menyerahkan masukan terhadap revisi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terutama terkait dengan penambahan wewenang DPD RI (terlampir).
2.       Informasi tentang substansi revisi UU No. 27 Tahun 2009 perlu disosialisasikan lebih banyak kepada masyarakat.
3.       Jika rumah aspirasi yang akan didirikan oleh DPR dan DPD terwujud maka akan berdampak maksimal bagi masyarakat dan DPRD.
4.       Posisi DPRD dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 27 Tahun 2009 perlu diperjelas. Kapan perlu khusus untuk DPRD dimasukkan dalam UU tersendiri.
5.       Aspirasi anggota DPRD untuk dijadikan sebagai pejabat daerah perlu didorong, mengingat jasa dan pengabdian anggota DPRD kepada masyarakat.
 
C.      Kelembagaan DPD RI
 
1.       Adanya keinginan dan harapan agar posisi DPD tidak lagi menjadi sub ordinasi DPR.
2.       DPD RI hendaknya mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kondisi yang tidak serba terbatas seperti sekarang ini.
3.       Tingkat pertemuan antara DPD RI dengan akademisi dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan agar anggota DPD RI jangan menemui masyarakat ketika pemilu saja.
4.       DPD RI jangan berfungsi sebagai dewan pertimbangan lembaga lain, untuk itu penguatan peran DPD RI melalui konstitusi perlu dilakukan secepat mungkin.
5.       DPD RI sangat perlu mendorong penguatan jaringan, rumah aspirasi, dana aspirasi dan peningkatan dana pendidikan.
6.       Perlu kajian akademik yang lebih rutin antara DPD RI dan Kampus di Sumatera Barat dalam membahas system negara.
7.       Fungsi pengawasan dan pertimbangkan DPD RI perlu dimaksimalkan
 
D. Otonomi Daerah
1.       Rendahnya anggaran operasional untuk pemerintah terendah di Sumatera Barat, lantaran pemerintahan nagari dinilai sama dengan desa. Padahal nagari merupakan gabungan dari sekian desa dulunya. Akibatnya Sumbar akan dirugikan.
2.       Padang Pariaman yang dulunya memiliki 312 desa sekarang berubah menjadi 46 nagari. Apabila pemerintah dan DPR sepakat bahwa satu desa akan mendapatkan 1 miliar maka dipastikan alokasi anggaran tersebut untuk Sumatera Barat akan berkurang.
3.       Sumatera Barat harus berjuang agar keberadaan nagari tidak disamakan dengan desa. Sebab akan merugikan masyarakat apabila ada bantuan dari pusat.
4.       Pembangunan pusat pemerintahan kota Padang pasca gempa 30 september 2009 mendesak untuk dilakukan. Sebab saat ini kota Padang yang sudah bertumpuk dipusat kota. Kalau dikaitkan dengan bencana, ini akan menyulitkan Pemko Padang dan warga saat evakuasi.
5.       Disejumlah daerah, Pilkada memunculkan masalah yang berujung pada tindakan anarkis.
 
 
E. Hubungan Pusat dan Daerah
1.       Keterlambatan dana yang turun dari pusat sangat berpengaruh terhadap pembangunan kabupaten padang pariaman pasca gempa 30 september 2009.
2.       Pembangunan infrastruktur kesehatan hendaknya mendapatkan prioritas dari pusat, untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengirimkan proposal bantuan pembangunan rumah sakitan dan pengadaan peralatan kesehatan.
3.       Terjadi ketimpangan pembangunan antara kota Padang dengan kota/kabupaten yang berada di Pulau Jawa.
4.       Dana Alokasi Khusus (DAK) hendaknya sama rata dibagikan ke seluruh daerah.
5.       Pengalokasian dana untuk pemindahan pusat pemerintahan hendaknya konsisten dilakukan oleh pihak pemerintah pusat dan DPD RI.
6.       Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meminta DPD RI untuk memperjuangkan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 dapat dilaksanakan juga tahun 2011.
7.       Gaji Bupati, sekarang hanya Rp. 6.700.000, untuk itu perlu dinaikkan sesuai dengan beban kerja Bupati yang banyak dan menumpuk.
8.       Sebaiknya ada kewenangan dari pemerintah daerah dalam membantu keuangan instansi vertical.
 
 
F. Pembentukkan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
1.       Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman, perlu dilakukan pemekaran diarah Selatan Padang Pariaman. Hal tersebut diambil karena kurangnya pemerataan pembangunan.
2.       Perlunya nagari dijadikan daerah khusus bagi pengembangan daerah, seperti daerah khusus pariwisata untuk mendongkrak perekonomian daerah dan masyarakat.
3.       Wacana untuk menjadikan Korong atau Kampung mendesak menjadi desa mesti dorong oleh anggota DPD RI. Tetapi tetap menjadikan Nagari sebagai pemerintahan adat terendah.
 
G. Politik, Hukum dan HAM
 
1.       Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat meminta DPD RI untuk menjadi lembaga control terhadap DPR. Karena selama ini DPR terkesan tidak ada yang mengontrol sehingga semaunya saja dalam mengambil kebijakan.
2.       Komitmen masyarakat dalam memberantas korupsi sangat kurang, hal ini terbukti dengan banyaknya koruptor yang terpilih dalam pilkada. Apalagi untuk menjadi kepala daerah harus mengeluarkan dana yang banyak, hal ini akan mengindikasikan penyelewengan anggaran negara.
3.       Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah mengajukan rencana rekomendasi (rendag) beberapa kasus dugaan korupsi yang mengendap selama ini. Diantaranya dugaan korupsi di PDAM Kota Padang dan kasus yang melibatkan mantan walikota Bukittinggi, Djufri.
4.       Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hendaknya melakukan kerjasama dengan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI dalam menyikapi pengaduan masyarakat terkait penyelewengan uang negara, baik perorangan maupun isntasni pemerintah.
 
 
H.        Bidang Agama
1.       Jumlah Jamaah Calon Haji (JCH) embarkasi Padang tahun 2010/1431 H sebanyak 7.612 orang dengan rincian dari Sumbar (4.613 orang), Jambi (1.327 orang), Bengkulu (1.668 orang), mutasi masuk dari embarkasi lain (4 orang). JCH Embarkasi Padang diterbangkan dalam 22 kloter.
2.      Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memikirkan sebuah bandara baru sebagai alternatif bila terjadi hal-hal yang tidak diingingkan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) mengingat potensi bencana alam yang tinggi di Sumbar. Bandara adalah salah satu factor kunci dalam penyelenggaraan pemberangkan jamaah haji.
3.      Seiring dengan hal tersebut diatas, BIM juga harus segera diperbaiki terlebih dahulu. Landasan yang 2.500 meter, harus segera diperpanjang menjadi 3000 meter. Dengan demikian semua jenis pesawat bisa mendarat di BIM. Jika memang tahun 2011 nanti tidak boleh lagi pesawat kecil tipe Airbus mendarat di Madinah, maka itu akan menjadi ancaman bagi embarkasi Padang.
4.      Penyelenggaraan haji di embarkasi Padang sudah sangat baik. Jamaah dilayani dengan pelayanan prima sehingga hamper tidak ada keluhana dari JCH. Hanya saja yang perlu diperjuangkan adalah waiting list yang sampai 8 tahun. Hal ini harus dipersingkat melalui penambahan kuota sehingga semakin banyak JCH yang bisa diberangkatkan.
 
 
  1. Bidang Pendidikan
1.       Banyak aturan yang tumpang tindih, termasuk tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2010. DAK jadi terhambat karena ketidakjelasan pola yang digunakan, apakah dengan pola hibah atau pola belanja modal. Akhirnya sebagian Kabupaten memilih untuk tidak menggunakan dana tersebut di tahun ini sehingga merugikan masyarakat dan daerah.
2.      Perlu dilakukan peningkatan akses dan layanan pendidikan khususnya pendidikan pra sekolah yang berkualitas. Khusus program PAUD, perlu pembanguan gedung, sarana prasarana bermain, pengadaan alat praktek dan peraga bagi siswa dan pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
3.      DPD RI diharapkan mendorong peningkatan anggaran pendidikan setiap tahun secara rasional dan proporsional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003.
4.      Dibutuhkan peningkatan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pendidikan terutama terkait manajemen ketenagaan, tertib administrasi keuangan dan mutu pembelajaran di daerah khususnya di Kabupaten Dharmasraya.
5.      Perlu peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan baik dengan pemerintah maupun swasta.
 
 
  1. Bidang Kesehatan
1.       Penggunaan data lama dalam pembiayaan kesehatan melalui jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Data jamkesmas masih menggunakan data tahun 2005, padahal kondisinya sudah jauh berubah. Diharapkan ada pembaharuan data sehingga programnya lebih tepat sasaran.
2.      Perlu dilakukan peningkatan pemerataan dan pemeliharaan kesehatan di Sumbar, seperti penyediaan laboratorium kesehatan daerah, dental unit siap pakai di puskesmas dan lain-lain.
3.      Mohon diperjuangkan keberadaan undang-undang tentang keperawatan khususnya tentang tunjangan resiko profesi kesehatan, tunjangan peningkatan status gizi agar dapat melayani pasien secara lebih baik.
 
  1. Bidang Infrastruktur dan perekonomian
 
1.       Dukungan pemerintah pusat dari segi anggaran untuk program rehabilitasi infrastruktur pasca bencana gempa di Sumatera Barat, teruma sekolah, kampus, rumah sakit, jalan, kantor pemerintahan, sarana ibadah dan lain-lain
2.       Merealisasikan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Sumbar sebagai central kakao wilayah Indonesia bagian timur dengan memberikan bantuan bibit, tim penyuluh dan pendirian perusahaan cokelat di Sumatera Barat yang di pusatkan di Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
3.       Meninjau ulang izin perusahaan-perusahaan tambang yang terdapat di Sumatera Barat karena untuk wilayah Kab. Dharmasraya ada perusahan yang melakukan penambangan secara illegal terutama tambang emas yang membuat resah masyarakat setempat.
4.       Harga padi yang murah membuat masyarakat beralih ke sawit akibatnya berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
  1. Lain-lain
1.    DPD RI dan DPRD Kota Padang sepakat meminta pemerintah untuk memberikan perlakuan dan perhatian yang sama antara korban Merapi dengan Mentawai. Hal ini dilakukan sebagai bentuk koreksi dan himbauan agar pemerintah bisa secara proporsional melihat dan memperlakukan penanganan bencana.
2.    Pemerintah Kota Padang didorong untuk meningkatkan komitmen dalam melakukan upaya mitigasi bencana. Misalnya pembangunan jalur evakuasi bencana tsunami untuk warga yang tinggal di zona merah.
3.    DPD RI mendesak Pemerintahan Kota Padang untuk segera merealisasikan pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang. Keberadaan pusat perdagangan dan pusat pemerintahan yang berdekatan dianggap tidak layak lagi untuk Kota Padang. Apalagi menyangkut kerentanan Padang terhadap bencana gempa dan tsunami.
 

III. SARAN
  1. Berdasarkan aspirasi yang telah dihimpun dalam kegiatan di daerah, maka skala prioritas yang kami harap bisa ditindak lanjuti oleh DPD RI secara kelembagaan adalah:
    1. Mendorong penyelesaian tumpang tindih aturan khususnya yang berkaitan dengan DAK Pendidikan tahun 2010.
    2. DPD RI mendorong aparat kejaksaan tinggi untuk tidak ragu mengusut kasus dugaan korupsi di seluruh tanah air khususnya di Sumbar. DPD siap mendukung korps kejaksaan menuntaskan semua tunggakan korupsi dalam upaya memberikan kepastian hukum.Kejaksaan diminta mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif.
    3. Mendorong BPK RI khususnya perwakilan Sumbar untuk menjalin hubungan dan kesepahaman bersama dalam mencapai good governance dengan pemerintah daerah di Sumbar terutama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi keuangan di Sumbar.
    4. Meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memperbaiki pendataan penerima program Jamkesmas.
    5. Mengingat panjangnya waiting list hingga 8 tahun, DPD RI diharapkan memperjuangkan penambahan kuota sehingga semakin banyak JCH yang bisa diberangkatkan.
    6. Posisi DPRD dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 27 Tahun 2009 perlu diperjelas. Kapan perlu khusus untuk DPRD dimasukkan dalam UU tersendiri.
 
  1. Meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan program pelayanan dasar (pangan, sandang, hunian, kesehatan, air bersih dan lain-lain) untuk korban bencana gempa dan tsunami di mentawai.
 
IV. PENUTUP
 
Demikianlah laporan kegiatan penyerapan aspirasi ini dibuat dan disampaikan pada Sidang Paripurna kali ini sesuai dengan amanat konstitusi yang diberikan kepada anggota DPD RI untuk menjadi acuan dan pertimbangan mendasar bagi pelaksanaan tugas-tugas DPD kedepan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, daerah dan pembangunan kapasitas lembaga yang kita cintai ini.
 
 
 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
 
 
 
 
 
 
 
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA                                 
B-09
 
 
 
 
 
 
Hj. EMMA YOHANNA
B-10
 
 
 
 
 
 
RIZA FALEPI, ST, MT
B-11
 
 
 
 
 
 
ALIRMAN SORI, SH., MHum., MM
B-12

 

Konsolidasi Nasional Jaringan Perempuan Parlemen Seluruh Indonesia Jakarta, 20 – 23 April 2011      Launching Website Kaukus Perempuan Parlemen DPD pada 14 Desember 2010